Home Agama Haruskah PHK Massal Terjadi di Era Disrupsi?

Haruskah PHK Massal Terjadi di Era Disrupsi?

327
0
Ucie Siregar (ist)

Oleh : Ucie Siregar

(Aktivis Muslimah Peduli Negeri)

Advokasirakyat.id | PT Indosat Tbk mengakui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 677 karyawannya pada Jumat (14/2). Perusahaan menyebut PHK tersebut merupakan langkah dari upaya transformasi perusahaan untuk bertahan di era disrupsi.Director & Chief of Human Resources Indosat Irsyad Sahroni mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi terlebih dahulu kepada karyawan yang terdampak.
(mediaindonesia.com,15/02/2020).

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) PT Indosat tersebut kemudian berbuntut pada penolakan dari Serikat Pekerja Indosat (SPI). Dengan lantang, Presiden Serikat Pekerja Indosat, R. Roro Dwi Handayani, mengatakan bahwa pihaknya menuntut manajemen Indosat untuk membatalkan kebijakan PHK massal yang mengorbankan 677 karyawan. “Kami menuntut dan mendesak direksi Indosat untuk membatalkan program PHK massal tersebut dan menuntut menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta PKB Indosat,” tegas Roro. (wartaekonomi.co.id, 21/02/2020).

Bukan hanya Indosat, dalam setahun ini juga terdapat beberapa perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Perusahaan tersebut berada di berbagai sektor, bukan hanya telekomunikasi namun juga baja, manufaktur, hingga startup yang sudah menjadi unicorn. Sebut saja, Krakatau Steel, Net TV dan Bukalapak.

Dampak Disrupsi dan Tren Digitalisasi

Tidak bisa dipungkiri, sains dan teknologi terus mengalami transformasi. Berubah dan berganti mengikuti perkembangan zaman. Jika dulu seseorang yang ingin mengirim kabar kepada kerabatnya harus dengan kertas surat yang berperangko, saat ini berubah dan semakin efisien, tanpa kertas dan cukup via media sosial. Jika dulu memasak nasi harus dengan menggunakan kayu dan yang memasak harus menunggu, menjaganya dengan hati-hati agar nasi tidak gosong, kemudian bertransformasi menggunakan kompor bersumbu hingga kompor listrik yang tidak perlu ditunggu. Dan lain sebagainya. Dengan kecanggihan sains dan teknologi, sarana prasarana dan segala fasilitas berupa barang dan jasa mengalami perkembangan begitu pesat.

Era disrupsi tidak hanya mengubah cara lama dengan cara baru, namun juga sampai merubah pemain lama dengan pemain baru. Jika dulu teknologi serba fisik, tidak dipungkiri sekarang sudah merambah ke serba digital. Bagi perusahaan-perusahaan tertentu kemajuan dan kecanggihan teknologi menyebabkan tidak lagi membutuhkan banyak tenaga manusia, karena sudah dikerjakan oleh mesin. Sekalipun ada beberapa hal yang tidak semuanya bisa dikerjakan oleh mesin, namun tetap memerlukan manusia sebagai pemainnya.

Untuk itu pemerintah seharusnya bersikap antisipatif menghadapi hal itu semua, jangan sampai era disrupsi menggerus kedaulatan suatu negara yang akhirnya akan berdampak pada berbagai krisis.

Kapitalisme Sebabkan PHK Massal

Lemahnya pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara terlihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Pemerintah tidak cukup mampu melawan derasnya arus disrupsi dan tren digitalisasi yang berdampak kepada PHK massal. Padahal persoalan PHK akan berimbas pada berbagai persoalan selanjutnya, tingkat pengangguran akan semakin luas, angka kemiskinan akan terus meningkat sampai kriminalitas akan terus bertambah dan berbagai krisis akan terus terjadi jika tidak ada kesigapan pemerintah dalam menyikapi kondisi ini.

Sayangnya pemerintah cenderung lemah dan latah terbawa arus tren digitalisasi sementara abai menjaga kedaulatan negara terutama dari segi politik dan ekonomi.

Lemahnya pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dari segi politik dan ekonomi, tampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang identik menjaga kepentingan para kapitalis baik asing maupun aseng. Bayang-bayang intervensi kapitalis asing semakin terang benderang. Ini ditunjukkan lebih dari 70 UU yang pro pada kapitalis asing. Asing menguasai Indonesia dengan berupaya meliberalisasi sektor-sektor vital di Indonesia. Seperti UU migas, kelistrikan, telekomunikasi, perbankan dan keuangan, pertanian serta sumber daya air. Akibatnya keutuhan negara lemah, separatisme mencuat, kesejahteraan tidak merata dirasakan seluruh rakyat namun hanya dirasakan oleh segelintir pejabat yang pro kepada kepentingan kapitalis.

Selain itu, kapitalisme yang dengan basis sekulernya telah menempatkan manusia sebagai barang. Barang tersebut akan dihargai jika bermanfaat, sementara jika tidak, akan dibuang karena tidak dianggap berdaya guna dan hanya membebankan. Maka bagi penganut kapitalisme orang yang tidak memiliki skill (keahlian), terbelakang mental, cacat, tua renta dengan kelemahan fisiknya tidak lagi berguna dan harus disisihkan dari negara. Manusia dalam kapitalisme akan bertahan ketika memiliki daya guna, berinovasi dan memiliki kreatifitas tinggi sementara bagi manusia-manusia lemah seperti diatas tadi akan tergerus oleh zaman. Maka wajar, kapitalisme dalam menghadapi era disrupsi dan tren digitalisasi melakukan PHK massal secara periodik karena tidak memperhatikan aspek kemanusiaan, hanya menganggap manusia layaknya barang, bukan manusia.

Khilafah Menghadapi Era Disrupsi dan Tren Digitalisasi

Dengan jumlah sumber daya manusia yang besar dan diprediksi Indonesia akan menghadapi bonus demografi di tahun 2030, sekaligus dalam menghadapi industri 4.0, ini semua merupakan tantangan sekaligus potensi yang harus disikapi dengan bijak dan patut disyukuri.

Khilafah memiliki konsep dan tata cara bagaimana agar negara diurus sesuai dengan syariah Islam. Khilafah memandang semua manusia memiliki potensi yang sama tanpa ada diskriminasi antara yang cacat secara fisik maupun yang sehat sempurna karena manusia dalam pandangan Khilafah adalah bagian dari satu tubuh yang semuanya butuh dilindungi dan dihargai.

Tidak seperti kapitalisme yang memandang manusia berharga jika dapat menghasilkan materi ataupun keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan aspek yang lain, sementara dalam Khilafah manusia dipandang sebagai makhluk Allah SWT yang membutuhkan jaminan hidup dari negara. Jaminan mendapatkan pekerjaan yang halal, jaminan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan jaminan lainnya tanpa diskriminatif.

Dengan jumlah SDM yang besar khilafah akan memberdayakan masyarakat yang hidup dalam naungannya untuk bekerja mencari penghidupan yang layak dan menjamin segala kebutuhannya dirasakan oleh setiap individu baik yang lemah fisiknya ataupun tidak. Baik yang tua ataupun muda, semua akan diberikan kesempatan yang sama.

Khilafah akan mengerahkan potensi sumberdaya manusia sebagai modal menjadi negara maju. Negara yang berdaulat tanpa khawatir dengan bayang-bayang intervensi asing. Khilafah juga akan menerapkan ekonomi dan keuangan sesuai dengan syariah agar kedaulatan ekonomi tetap terjaga tidak hanya dirasakan oleh segelintir pejabat yang pro pada kepentingan kapitalis. Khilafah akan memberlakukan pengaturan sumberdaya alam sesuai dengan syariah, tidak diberikan kesempatan sedikitpun kepada kapitalis asing untuk mengelolanya. Khilafah juga akan menghapus segala UU yang pro kepada kepentingan kapitalis dan akan mengganti semua UU yang berbau liberal dan kapitalistik yang telah membuat kedaulatan negara secara politik dan ekonomi lemah dan tidak berdaya. Khilafah tidak akan membiarkan perusahaan-perusahaan dalam negeri memutuskan hubungan kerja terhadap karyawan sementara mengabaikan kebutuhan hidup mereka. Khilafah juga akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan tentunya segala bentuk perusahaan yang dimiliki oleh negara ataupun swasta akan berpijak pada ketentuan syariah. Bukan perusahaan yang menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Semua ini hanya bisa dilakukan oleh Khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kaffah.

Jika dalam sistem kapitalisme persoalan PHK tidak bisa dihindari karena perusahaan-perusahaan yang berdiri hanya berkutat pada beberapa sektor dan terbatas, ditambah lagi UU liberalistik yang hanya menguntungkan segelintir orang, apalagi di era disrupsi kebutuhan perusahaan terhadap tenaga manusia semakin berkurang sementara lapangan kerja terbatas. Tidak demikian dalam khilafah. khilafah akan memberdayakan seluruh potensi yang ada. Tidak terbatas di satu atau beberapa sektor saja. Khilafah akan mengerahkan seluruh potensi yang ada baik dari potensi sumberdaya manusianya, akan diciptakan manusia-manusia yang handal karena telah dididik melalui pendidikan berkualitas tinggi dengan Islam. Begitu pula dengan sumberdaya alamnya. Khilafah akan mengeksplorasi segala sumberdaya alam sesuai dengan Islam. Membuka lahan pertanian, kelautan, kehutanan, pertambangan dan segala potensi alam untuk dieksplorasi dan dikelola secara mandiri.

Allah SWT berfirman :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Dan tidak ada satupun makhluk bergerak (bernyawa) di muka bumi melainkan semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Semua itu (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). – (Q.S Hud: 6)

Begitu juga dengan firmanNya yang lain :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan untuk kamu Bumi yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. – (Q.S Al-Mulk: 15).

Dengan demikian sulitnya mendapatkan pekerjaan tidak akan terjadi dalam negara Khilafah sekalipun menghadapi era disrupsi dan tren digitalisasi. Karena segala potensi sumberdaya alam yang ada akan dikerahkan oleh negara untuk diberdayakan oleh masyarakat yang hidup dalam naungannya.

Walhasil PHK massal tidak akan pernah terjadi dalam negara Khilafah, karena segala potensi yang ada telah dikelola sesuai dengan syariah Islam. InsyaAllah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here