Home Berita Utama Husin Saidy Sasa Ajak Masyarakat Tolak RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja

Husin Saidy Sasa Ajak Masyarakat Tolak RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja

310
0
Husin Saidy Sasa Ajak Masyarakat Tolak RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja. (Foto:Ist)

Advokasirakyat.id | Banda Aceh – Husin Saidy Sasa MENPOLHUKAM DEMA UIN Ar-Raniry mengajak semua kalangan masyarakat turut menolak RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja yang dinilai jelas-jelas merugikan dan juga keliru. Karena hal ini memunculkan wajah otoritarian gaya baru rezim presiden Jokowi yang mengarah pada mengabaikan aspek keadilan, hukum tata negara dan semangat otonomi daerah.

“Ini tidak boleh dibiarkan kita harus menolak, karena dalam RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja terdapat beberapa hal yang bermasalah yang merampas hak-hak kaum yang lemah” kata Menteri POLHUKAM DEMA UIN Ar-Raniry Husin Saidy Sasa di Banda Aceh, Jum’at (28/2/2020)

Saidy juga menilai setidaknya ada beberapa point yang ditolak dalam RUU OMNIBUS LAW Cipta Kerja.

Poin pertama, UMK dihapuskan, tenaga kerja seumur hidup, waktu kerja yang exploitatif, tenaga kerja asing unskill, PHK dipermudah serta hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha, merupakan masalah, tidak ada kepastian kerja, kepastian jaminan sosial dan kepastian pendapatan.

Poin kedua, soal kebebasan pers yang dinilai berpotensi dapat membatasi kebebasan pers dengan terlalu dalamnya keterlibatan pemerintah utamanya pasal 11 dan 18.

Poin ketiga, penghapusan izin lingkungan demi memudahkan pelaku usaha memproleh persetujuan lingkungan. Sanksi administrasi kepada korporasi yang melakukan pembakaran hutan dan lahan juga diserahkan kepada pemerintah. Hal ini memungkinkan perusak lingkungan terhindar pidana.

Poin keempat, Izin Amdal dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah dihilangkan dan diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Upah minimum kota/ kabupaten dihilangkan. Serta beberapa izin yang dicabut kewenangannya dari pemerintahan daerah.

Poin kelima, Hilangnya peran ulama dalam memberi fatwa Halal yang diambil oleh lembaga pemerintah yaitu badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Poin terakhir, Impor pangan dapat dilakukan tampa memperhatikan produkai dan cadangan dalam negeri. Cita-cita kedaulatan pangan diganti dengan ketersediaan pangan yang berarti melegalkan impor dengan dalih ketersediaan pangan. (Alja)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here