Home Berita Utama Dewan Perwakilan Mahasiswa Unsyiah Tuntut Pihak Rektorat, ini Masalahnya !

Dewan Perwakilan Mahasiswa Unsyiah Tuntut Pihak Rektorat, ini Masalahnya !

1893
0
Dewan Perwakilan Mahasiswa Unsyiah Tuntut Pihak Rektorat, ini masalahnya ! (Shiddiq/Alja)
Laporan : Shiddiq Mubarak 
(Ketua DPM Unsyiah 2020)

AdvokasiRakyat.id | Banda Aceh – Sehubungan dengan Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Selasa (07/04/2020).

Surat Ditjen Dikti Nomor: 302/E.E2/KR/2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan yang memuat tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan di tengah mewabahnya Pandemi COVID-19, dan surat dari kemendikbud yang ditujukan kesetiap Universitas Nomor: 331/E.E2/KM/2020 tertanggal 6April, 2020 tentang bantuan sarana pembelajaran daring kepada mahasiswa, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI memberikan kewenangan kepada Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan Protokol Pencegahan COVID-19.

Di tengah mewabahnya pandemi COVID-19, mahasiswa yang saat ini sedang menjalani serangkaian proses menuju akhir kelulusan menjadi salah satu terdampak dengan resiko tinggi terhadap kondisi ekonomi dan status sosial.

Keadaan inilah yang mengharuskan mahasiswa untuk memperpanjang masa studi yang idealnya dapat diselesaikan di semester ini. Kondisi ini diperparah dengan kondisi finansial keluarga dari beberapa mahasiswa yang sangat merasa keberatan untuk membayar UKT sebagai pra-syarat untuk melanjutkan statusnya sebagai mahasiswa aktif di semester yang akan datang.

Di sisi lain, secara psikologis mahasiswa yang idealnya dapat menyelesaikan masa studi di semester ini dan menjalani perpanjangan masa studi akan mengalami kondisi mental yang sangat tertekan terkait status sosial akademis di lingkungan masyarakat mendatang dalam jangka waktu yang panjang.

Sejumlah mahasiswa juga merasakan kesulitan dalam proses pengambilan data untuk menunjang penelitian skripsi, dll. selama masih dalam kondisi darurat wabah COVID-19. Dalam aspek perguruan tinggi pun, terdapat lonjakan mahasiswa yang sangat berlebihan di semester mendatang yang juga bersamaan dengan Penerimaan Mahasiswa Baru 2020.

Untuk itu, usulan alternatif untuk perubahan kewajiban menyelesaikan tugas akhir, skripsi, maupun kewajiban sejenis lainnya dapat digantikan dengan bentuk karya ilmiah lain yang sejenis baik dalam bentuk artikel ilmiah, dll. ataupun gerakan-gerakan sosial yang diharapkan membantu mempersempit mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 dapat untuk segera ditindaklanjuti. Solusi tersebut juga dapat dipergunakan sebagai akselerasi kuantitas publikasi jurnal yang sekaligus dapat mendorong akreditasi. Pungkas shiddiq Mubarak selaku ketua DPM Unsyiah.

“Yang membunuh, yang merampok, yang memperkosa, yang agen judi, dan menfitnah, dan lain-lain saja bebas masak sekedar mengganti skripsi menjadi karya tulis ilmiah atau  pengabdian masyarakat bagi mahasiswa kedokteran susah diterapkan. Kalau napi yang bebas sudah menjalani 2/3 dari masa tahanan seharusnya kebijakan di mahasiswa juga yang telah menjalani 2/3 masa studi, kata alm gusdur ‘GITU AJA KOK REPOT”, Tegasnya lagi dalam release yang diterima AdvokasiRakyat.id

Salah satu perguruan tinggi negeri yang sudah menerapkan perubahan kewajiban tugas akhir, skripsi, dan lain-lain adalah Universitas Negeri Surabaya (Surat Edaran Rektor Unesa, tertanggal 1 April 2020) yang mengambil alternatif dalam bentuk artikel ilmiah sebagai pengganti tugas akhir, skripsi, dll. Lebih dari 49 ribu mahasiswa di seluruh Indonesia juga menyepakati petisi tentang Pembebasan Biaya Kuliah & Tugas Akhir Mahasiswa Semester Akhir yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (http://chng.it/NV7JxCQs, diakses pada tanggal 5 April 2020 pukul 04.00 WIB).

Masih Shiddiq, tidak lupa juga kita perlu melihat proses mahasiswa menjalani perkuliahan dilingkungan kampus hanya dua bulan lebih kurang, kampus seharusnya harus mengratiskan biaya pendidikan atau memberi potongan 50% biaya pendidkan semeter depan sebagi upaya sinergitas perguruan tinggi negeri dengan masyarakat dalam upaya pemulihan ekonomi pasca wabah corona.

“Dalam rangka menfasilitasi mahasiswa untuk fokus belajar dirumah, kami juga meminta kepada Bapak Rektor untuk menyegerakan membuat surat keputusan atau merevisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk memberikan bantuan pulsa kepada mahasiswa guna mendukung kefektifan perkuliahan secara daring. Agar pihak kampus lebih lentur dan bekerja sama dengan baik dalam menghadapi wabah corona.”

“Semoga dengan adanya surat terbuka ini menjadi bahan pertimbangan Bapak Rektor dalam rangka menentukan kebijakan yang aspiratif untuk menciptakan stabilitas penyelenggaraan program pendidikan secara efektif dan efisien dalam kondisi mewabahnya pandemi COVID-19”,Demikian shiddiq. (Shiddiq/Alja)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here