Home Berita Utama Wabah Kekerasan

Wabah Kekerasan

660
0
Iping Rahmat Saputra Pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. (*)

“Perang adalah apa yang terjadi saat gagalnya pemahaman.”
(Margaret Atwood)

AdvokasiRakyat.id | Aceh yang identik dengan “Perdamaian” saat ini berusia menjelang 15 tahun, dan itu diakui oleh dunia sebagai proses resolusi konflik yang dianggap sukses dan berkelanjutan, berbagai macam penguat perdamaian dilakukan demi tegaknya sustainable peace dan tegakya keadilan. “Perdamaian di Aceh” tidak serta merta datang dengan mudah dan langsung, ia hadir setelah provinsi paling barat Indonesia itu dilanda era bencana sempurna:  bencana alam dan bencana perang. Masa lalu yang begitu suram dan mencekam, melanda bumi Serambi Mekkah, telah menanamkan paradigma kepada para korban “apakah untuk menuju damai harus melalui kemelaratan yang begitu mengerikan ?

Perjanjian telah dilakukan dan tujuan-tujuan disepakati untuk membangun kembali puing-puing kehidupan demi masa depan yang lebih cerah dan menjanjikan. Hampir seluruh organisasi internasional (negara ataupun non negara) datang ke Aceh untuk  memberikan kontribusi dan bantuan demi memperbaiki kerusakan sarana dan prasarana. Dimulai dari memperbaiki infrastrukur wilayah dan manusia yang dikomandoi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) hingga proses pengungkapan kejahatan perang yang sedang dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di mana lembaga ini hampir tidak ada karena keterlambatan dan rintangan-rintangan regulasi yang menerpanya.

Pasca era bencana hingga saat ini, secara kuantitas pembanguan infrastruktur dan sarana bisa dikatakan lumayan menyeluruh di daearah-daerah yang menjadi sasaran bencana tsunami, namun pembangunan manusianya yang belum tersentuh secara merata. Pemulihan trauma yang dirasakan oleh para korban mengandung dua elemen, trauma bencana sosial  (perang) dan trauma bencana alam (gempa dan tsunami), namun trauma yang sekarang masih melekat di dalam kehidupan masyarakat korban adalah trauma yang mereka dapatkan selama perang berkecamuk di Aceh. Maka sudah sepantasnya dengan umur “perdamaian yang telah melewati satu dekade ini, kebebasan manusia dari rasa takut masa lalu yang membayangi harus diobati dengan cara paling ampuh, yakni keadilan, pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka.

Rekonsiliasi sebagai Upaya Transformasi Mental

Penyudahan perang frontal antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia belum memperlihatkan positive peace di Aceh, terutama untuk mereka yang menjadi korban. Komunitas korban perang adalah yang melihat dunia ini dikendalikan dengan cara kekerasan dan dehumanisasi, itu adalah kejahatan yang melukai mental mereka dan membutuhkan waktu lama untuk disembuhkan. Dalam proses healing time lembaga yang sangat memiliki peran adalah KKR, namun lembaga itu sendiri baru hadir setelah lahirnya kekerasan-kekerasan lain di era yang “damai” sekarang ini.

Pemulihan psikologi para korban merupakan usaha untuk melakukan transformasi mental personal guna terciptanya masyarakat yang kreatif dan mampu menjadi pelopor perdamaian bagi kehidupan. Pihak yang pernah mengalami peperangan secara langsung akan dengan mempermudah akses ke proses rekonsiliasi. Karena pada dasarnya berhasil atau tidaknya perdamaian bukan tidak lagi meletusnya senjata-senjata, tetapi harus terfokus pada tujuan yang lebih spesifik seperti konversi ekonomi, penghapusan diskriminasi, mengakhiri intervensi militer, pengentasan kemiskinan dan busung lapar, tekanan politik, penghancuran lingkungan (illegal logging, excessive mining) dan yang lebih penting mengembalikan serta mempertahankan hak asasi manusia.

Perdamaian harus dimulai dari dalam diri individu, kemudian baru bisa dihadirkan perdamaian, “damai dimulai dari diriku”, beberapa orang akan rela melakukan hal tersebut demi tercapainya cita-cita, namun yang sangat dibutuhkan untuk melakukannya adalah para otoritas karena mereka memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mewujudkannya. Untuk menghadirkan dunia yang damai dan nirkekerasan, setiap individu harus didamaikan dan mendamaikan diri mereka terlebih dahulu, untuk mendamaikan setiap diri, manusia membutuhkan terpenuhinya kebutuhan dasar yang sangat fundamental, seperti kesehatan, pendidikan, kecukupan dan akses kepada hukum ketika mereka disakiti, inilah hal yang hingga sekarang belum terpenuhi di dalam kehidupan komunitas korban perang di Aceh pasca kekerasan terbuka (Direct Violence).

Mengutip Paulo Freire dalam Charles Webel (2011) Peace and Conflict Studies, Freire mengungkapkan bahwa menghadirkan keadilan sosial atau bahasa singkatnya adalah humanisasi, namun itu tidak bisa karena dihalangi oleh ketidakadilan, eksploitasi, tekanan dan kekerasan yang dilakukan oleh para penindas, dinyatakan dengan sikap pengabaian dan penelantaran tanggung jawab dalam “perdamaian”; demi kebebasan, keadilan dan dengan perjuangan semu itu mereka menutupi kejahatan mereka. Ia juga menegaskan komponen yang paling penting untuk melakukan transformasi sosial dan diri adalah pemberdayaan. Melakukan pemberdayaan berarti melakukan pengungkapan potensi masyarakat yang dulu terpendam akibat perang untuk digunakan sebagai proses “diri yang diakui” otoritas.

Proliferasi Kekerasan di Era Otonomi

Resolusi konflik yang dilakukan 2005 lalu ternyata lebih memproliferasikan kekerasan dengan cara special way dalam zona special authonomy, hal itu jelas terlihat pada masa saat ini. Desentralisasi demokrasi telah melahirkan kekerasan baru antara sesama Illiberal of Political Actors. Kekerasan itu terjadi selalu menjelang pelaksanaan Pilkada dan Pemilu, seolah kekerasan wajib menjadi bagian pesta lima tahunan. Maraknya kekerasan yang dilakukan pada masa-masa pemilihan mengindikasikan bahwa transformasi mental personal korban perang sengaja tidak dilaksanakan agar mereka terus dalam ketergantungan terhadap para pemegang kuasa, maka dengan semakin dibutuhkannya otoritas, otomatis massa yang dimiliki semakin banyak, dan sangat mudah untuk melakukan pendekatan represif tertutup kepada para warga.

Bahkan di dalam masa “damai” sekalipun human security semakin tidak terjamin, freedom from fear tidak dimiliki oleh masyarakat di era demokrasi hari ini, terlebih bagi mereka yang tinggal di pelosok negeri, mereka semakin tertekan, pada masa perang berhadapan dengan senjata, pada masa “damai” dengan teror. Demokrasi sering hilang pada saat pestanya itu hadir. Itulah siklus kekerasan dan kejahatan yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Aceh sekarang ini, kehidupan mereka terus berputar seperti itu dan di situ, mereka menjadi tumbal kekerasan dimasa perang; baik terbuka maupun tertutup.

Perubahan signifikan secara pembangunan kemanusiaan belum terlakasana seutuhnya, disebabkan fasilitas untuk mewujudkannya sangat lambat dalam melaksanakan proses tersebut. Proses perwujudan kondisi real peace harus dilakukan dengan cara yang berkesinambungan untuk menghadirkan demokrasi seperti diamanahkan. Namun hal paling mendasar harus dipenuhi semua adalah berkaitan dengan kesempatan pengembangan diri setiap orang, kesehatan yang bagus, pendidikan yang layak, hukum yang adil, keadilan yang merata kepedulian terhadap lingkungan dan mempertahankan situasi yang nyaman secara bersama berdasarkan azas-azas kemanusiaan.

Frantz Fanon (2005), seorang pemikir penting postkolonial menguraikan pentingnya untuk “memahami” kesadaran kaum tertindas dari subjek terjajah. Ia berpendapat bahwa imperalisme menandai proses “internalisasi” pada kaum tertindas yang menderita pada proses ini mengalami inferioritas sosial, politis dan ekonomi tidak hanya dalam konsep eksternal, tetapi pada sikap yang memperngaruhi makna mereka akan identitas mereka sendiri.

Pemahaman seperti disinggung di atas  seharusnya ada pada agenda utama Pemerintah dalam rangka menuntaskan seluruh hutang yang dilakukan selama kecamuk perang terjadi. Bahkan aktor perang yang meneriakkan pergerakan ini dilakuan untuk memutus belenggu kolonialisasi, namun pada realintanya, hal yang dihindari malah terjadi. Dilakukan oeh pihak lokal itu sendiri dengan sampul otonomi sebagai penyempurna internalisasi itu. Seolah menampilkan pesan, kejahatan oleh outer group tidak boleh dilakukan, sedang wabah kekerasan yang dilakukan oleh inner group disebabkan mereka gagal memahami the core of struggling ideology sah difungsikan.

Inferioritas yang dialami oleh semua komunitas korban perang, terjadi dengan sebab tersebut. Saat sentralisasi bertransformasi menjadi desentralisasi, terjadi suatu perilaku sentrralisasi otonomi. Maka hal itu, sadar ataupun tidak otonomi adalah wajah baru neo-kolonialisme. Tutur manusia sebagai korban akan terus membara dibalik cacatnya kuasa moral elit terhadap situasi kemanusiaan.

Jika ingin membangun perdamaian yang positif, maka laksanakan terlebih dahulu hal-hal yang telah tersebutkan secara utuh dan sempurna. Jika tidak, hanya akan ada kedamaian semu alias kedamaian yang di dalamnya penuh kelicikan, kekerasan, pengabaian dan penghancuran dengan cara baru secara struktural melalui regulasi-regulasi yang dibuat oleh otoritas. Memberdayakan para komunitas korban kekerasan itu sendiri adalah jalan pembuka bagi keadilan, karena dilakukan atas dasar bahwa martabat manusia harus dihormati dan dijaga. Konstitusi Republik Indonesia juga menyatakan “negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.”

Banyak yang mengatakan Aceh telah berdamai lebih dari satu dekade, sebuah proses panjang dilakukan untuk menghentikan pergolakan yang terjadi hampir tiga dekade lamanya. Tetapi tidak ada yang mempertanyakan secara mendalam bagaimana memulai perjalanan perdamaian itu. Apa itu damai? Dari mana datangnya? Apakah dengan kehadirannya langsung mendamaikan? Lalu mengapa masih ada perbuatan yang tidak damai dalam era yang disebut damai? Berarti ada hal yang belum selesai untuk menghadirkan perdamaian yang sejati.

Pemahaman yang salah mengenai perdamaian menyebabkan orang terjebak ke dalam pemahaman yang sangat sempit. Dan yang sangat mengkhawatirkan pula, negara tidak mau memberikan pemahaman yang kritis kepada warga negaranya mengenai makna yang holistik. Tetapi itulah otoritas, membirokratisasi pikiran warga agar mereka tetap dalam ketergantungan kepada Pemerintah.

Sejatinya, perdamaian itu konflik, yakni konflik yang dikelola dengan baik sehingga melahirkan kreativitas warga untuk melahirkan inovasi memajukan bangsa melalui kehidupannya. Di Aceh tidak pernah terjadi konflik, malah sebaliknya yaitu perang, karena pada dasarnya konflik itu tidak pernah melahirkan korban yang harus diobati secara serius baik fisik maupun psikologisnya.

Konflik dan kekerasan dua hal yang sangat berbeda, konflik tidak bisa dihindari, kekerasanlah yang harus ditinggalkan jauh-jauh. Tetapi mengapa setiap ada persoalan pasti ada diksi resolusi konflik? Karena konflik itu telah terwujud menjadi kekerasan disebabkan orientasi yang salah. Kekerasan yang menyebar luas melalui wadah perang harus diselesaikan dengan memahami awalnya, yaitu kegagalan pengelolaan konflik sehingga menghasilkan tujuan destruktif yang terjadi antara pihak yang saling mengklaim dan menguatnya emosional secara berlebihan ke dalam suasana konflik itu.

Lalu bagaimana kehidupan damai itu? Perdamaian itu tidak ada, yang ada hanya pengelolaan konflik yang mampu diresolusi hingga mentransformasikannya ke dalam bentuk yang paling ideal, yakni conflict prevention; cara pandang kehidupan korban yang tidak mengutamakan perbuatan merusak setelah mengalami kerusakan. Untuk mencapai ke fase ini tidaklah mudah, pekerjaan rumah yang belum sedikitpun disentuh oleh pemerintah baik Aceh maupun nasional. (*)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here