Home Berita Utama Keputusan Soal Tapal Aceh Bertentangan dengan MoU, JASA Aceh Utara Angkat Bicara

Keputusan Soal Tapal Aceh Bertentangan dengan MoU, JASA Aceh Utara Angkat Bicara

323
0
Keputusan Soal Tapal Aceh Bertentangan dengan MoU, Jasa Aceh Utara Angkat Bicara. (Ist)
Laporan : Ichsan

AdvokasiRakyat.id | Aceh Utara – Juru bicara Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) DPW Kabupaten Aceh Utara menanggapi keputusan kementrian dalam negeri (kemendagri) soal tapal batas aceh yang ditetapkan dalam beberapa hari yang lalu, Sabtu (13/06/2020)

Kepada media zubaili “Beberapa hari yang lalu Mentri dalam negeri (mendagri) mengeluarkan penetapan tapal batas aceh – sumatra utara.Akan tetapi sangat kita sesalkan keputusan tapal batas aceh -Sumatra utara itu tidak sesuai dengan kesepakatan isi perjanjian MoU Helsinki yaitu melanggar poin 1.1.2 (c). Ini sangat jelas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah Republik Indonesia dan artinya ketetapan ini tidak sah”.

Dalam setiap penyelesaian butir-butir MoU,prosedur yang harus ditempuh adalah wajib sesuai dengan isi perjanjian yang tertuang dalam MoU Helsinky pada point 1.1.2 (c) Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh”.

Mendagri telah menetapkan sembilan permendagri tanpa melibatkan pihak Legislatif aceh terkait tapal batas wilayah Aceh -Sumatera Utara, yaitu permendagri nomor 29 tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Gayo Lues dengan Kabupaten Langkat, Permendagri Nomor 28 Tahun 2020 Batas Kabupaten Aceh Tambang dengan Kabupaten Langkat.

Kemudian Permendagri Nomor 29 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Aceh Tenggara dengan Kabupaten Karo, Permendagri Nomor 30 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Permendagri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Sabulussalam dan Kabupaten Dairi.

Kemudian Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Dairi,ditetapkan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2020. Sementara Permendagri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kabupaten Langkat, Permendagri Nomor 34 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Subulussalam dengan Kabupaten Pakpak Bharat, dan Permendagri Nomor 35 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Singkil dengan Kabupaten Pakpak Bharat.

“Dalam hal ini mari kita semua rakyat aceh sama-sama menolak keputusan mendagri soal penetapan tapal batas aceh,Dalam keputusan ini sangat jelas pemerintah Indonesia melanggar perjanjian dengan Aceh”.ungkap zubaili

Muklis Bin Sayed Adnan selaku ketua JASA Dpw Aceh Utara “Kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh. marilah kita secara bersama sama bergandeng tangan memperjuangkan realisasi point- point MoU Helsinki demi masa depan Aceh yang lebih baik,Perjanjian MoU ini tidak terjadi begitu saja,butuh waktu yang sangat lama dan dibanjiri darah para syuhada aceh”.

“Dari pihak pemerintah aceh wajib serius dalam menyelesaikan MoU ini. Kepada Gubernur Aceh bersama–sama dengan DPRA melakukan komunikasi yang intens dengan Pemerintah pusat, DPR-RI dan DPD-RI guna penyelesaian MoU Helsinki yang tuntas, sempurna dan menyeluruh”.

“Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai,menyeluruh,berkelanjutan dan bermartabat bagi semua”.

“Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2005 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan”, Tutup Muklis (Rls/Alja)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here