Home Agama Cabut Pemberlakuan New Normal! Seriuslah Mengurus Rakyat!

Cabut Pemberlakuan New Normal! Seriuslah Mengurus Rakyat!

122
0
Ucie Siregar (Aktivis Muslimah Peduli Negeri).
Oleh : Ucie Siregar 
(Aktivis Muslimah Peduli Negeri)

AdvokasiRakyat.id | Kasus positif virus corona (Covid-19) hingga Minggu (21/6) mencapai 45.891 kasus. Dari jumlah itu, 18.404 orang dinyatakan sembuh dan 2.465 orang lainnya meninggal dunia. Jumlah kumulatif kasus virus corona sudah tembus 40 ribu lebih dalam kurun waktu tiga bulan sejak kasus pertama diumumkan 2 Maret 2020. Terhitung dari 1 Juni sampai 16 Juni lalu, jumlah kasus positif virus corona bertambah 13.927 kasus. Angka kenaikan kasus positif hingga pertengahan Juni 2020 itu hampir melampaui jumlah kasus sepanjang Mei 2020. Terhitung sejak 1 sampai 31 Mei, jumlah kasus positif mencapai 16.355 orang. (cnnindonesia.com, 22/06/2020).

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyebut masih tingginya kasus baru Covid-19 karena pelacakan yang dilakukan secara agresif. “Penambahan ini sangat signifikan di beberapa daerah karena kontak tracing dari kasus konfirmasi positif yang kami rawat lebih agresif dilaksanakan dinas kesehatan di daerah,” kata Yurianto dalam keterangannya di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu sore.
(Kompas.com, 21/06/2020).

Pernahkah Rezim Kapitalistik Serius Mengurus Rakyat?

Awal Juni lalu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah memberikan lampu hijau bagi sembilan sektor ekonomi untuk kembali beroperasi di tengah penerapan kenormalan baru atau new normal.

Adapun sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik dan transportasi barang.

Sembilan sektor tersebut dinilai memiliki risiko ancaman Covid-19 yang rendah, namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.
Kebijakan ini diambil dalam rangka menekan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19.

Lagi-lagi faktor ekonomi menjadi alasan pemerintah memberlakukan kebijakan. Semestinya pelonggaran PSBB di tengah kondisi ketidaksiapan masyarakat membuat pemerintah tidak gegabah memberlakukan new normal. Namun apalah daya, cengkeraman kapitalis yang terus menekannya dari belakang memaksakan rezim ini terus tunduk dan memenuhi keinginan dan kepentingan kapitalis.

Gaya rezim yang berada dalam tekanan kapitalis seperti dikebiri. Jasad ada, namun tidak berdaya. Lumpuh, tidak mampu bergerak leluasa memenuhi kemaslahatan rakyat. Bagaimana tidak, jiwa penguasa telah tergadaikan banyak kepentingan.

Mindset kapitalistik yang bercokol di benak penguasa dan pemangku kebijakan tidak akan pernah berganti menjadi mindset periayah (pengurus) rakyat. Namun yang ada hanya hitung-hitungan ekonomi, hitungan untung rugi. Padahal jikapun hitungan ekonomi yang menjadi pertimbangan tentunya harus dirasakan oleh rakyat kebanyakan, bukan malah semakin susah rakyat dibuatnya. Ditambah lagi lepas tangannya pemerintah dalam memenuhi segala kebutuhan rakyat yang terdampak pandemi secara serius.

Dengan menerapkan New Normal, rakyat dibiarkan berkeliaran bebas. Sekalipun dihimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan, sementara protokol tersebut juga tidak berdampak signifikan dalam menekan jumlah korban. Bahkan OTG (Orang Tanpa Gejala) covid akibat pelonggaran PSBB dan New Normal bisa dengan bebas menularkan kepada yang sehat tanpa disadari.

Selain itu, untuk menutupi ketidakberesannya dalam menangani pandemi, pemerintah beralasan melonjaknya kasus terinfeksi Covid-19 disebabkan masifnya pemerintah dalam melakukan tes dan pelacakan yang agresif melalui alat dan tenaga kesehatan yang disiapkan. Padahal memang seperti itulah seharusnya peran negara. Test ataupun pelacakan agresif dilakukan, karena memang tanggung jawab pemerintah untuk memastikan individu terinfeksi sehingga tidak menularkan ke yang sehat.

Padahal jika pemerintah serius ingin menangani pandemi sejak awal, tentunya langkah isolasi terhadap luar negeri dan isolasi antar daerah harus dilakukan. Namun hal itu tidak segera diterapkan oleh pemerintah. Akibatnya pandemi Covid-19 terus menyebar hampir keseluruh dunia hingga saat ini.

Begitu juga dengan kebijakan 3T (tracking, testing dan treating) dengan penuh disiplin yang melibatkan tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan Covid-19 masih sangat minim. Untuk Covid-19, tes yang diperlukan adalah tes PCR/real time atau tes cepat molekuler (TCM). Tes tersebut perlu dilakukan secara cepat, masif dan luas dengan metode yang efektif. Menurut WHO, idealnya angka tes sekitar 30.000 tes per satu juta penduduk, jika penduduk negeri ini 250 juta jiwa seharusnya perlu 7,5 juta tes. Namun faktanya, jumlah uji PCR secara nasional hingga Mei 2020 hanya sebanyak 237.947, ini berarti hanya 952 per satu juta penduduk yang dilakukan test. Angka ini sungguh sangat kecil.

Begitu pula, rakyat tidak perlu mengeluarkan biaya jika hendak melakukan test ataupun pemeriksaan. Pemerintahlah yang berkewajiban menyiapkan sarana dan prasarana test dan pelacakan secara memadai. Bukan malah meminta rakyat membayarnya dengan biaya yang cukup mahal, apalagi saat ini yang terjadi di tengah masyarakat, justru ketakutan menghantui, takut di test dan takut memeriksakan diri ke dokter jika terjadi gejala, lagi-lagi ini semua akibat kurangnya pemerintah dalam mengedukasi mereka dengan tepat dan bijak. Rakyat terus disuguhkan dengan data-data korban Covid-19 yang terus bertambah dan membuat horor.

Nyatalah, selama rezim masih kekeh menjadi penjaga kepentingan kapitalis, nasib rakyat terus dikorbankan. Nilai sebuah nyawa dianggap enteng dan remeh temeh. Ekonomi, materi dan kepentingan segelintir kapitalislah yang menjadi faktor utama pemberlakuan New Normal dan pelonggaran PSBB, bukan demi melindungi nyawa rakyat.

Alangkah jenuhnya hidup dalam kepemimpinan kapitalistik seperti ini, ada penguasa serasa tidak ada. Ada harta namun tidak bisa dirasakan keberlimpahannya, negeri yang mengaku ada Tuhan yang menciptakan namun tidak mengatur tatanan kehidupan dengan aturan Tuhan, penciptanya. Ironis!.

Sistem Pemerintahan Islam (Khilafah) Jalan Keluar Hakiki

Sebagai manusia berakal tentunya harus terus berpikir dan mencari jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi, termasuk pandemi Covid-19 ini. Namun tidak semua orang sama dalam memilih jalan keluar apa yang hendak diambilnya. Semua itu tergantung mafahim maqayis dan qanaahnya dalam memandang kehidupan.

Sebagai seorang Muslim, mafahim (pemahaman), maqayis (standar) dan qanaah (ketundukan) nya haruslah mengacu kepada apa yang dituntun oleh aqidah Islam.

Islam menuntun kita untuk tunduk kepada setiap yang diturunkan Allah SWT kepada kekasihNya Muhammad Saw. Disinilah seharusnya nalar kita berperan, meyakini hanya Islam saja yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan. Hanya Islam saja yang kita butuhkan dan hanya Islam saja yang layak untuk diterapkan dalam mengurus tatanan kehidupan dunia.

Disinilah relevansi Islam sebagai ideologi. Islam memiliki seperangkat aturan yang mengatur kehidupan dengan segala kompleksitasnya, termasuk urusan tata negara (pemerintahan).

Dengan kondisi pandemi yang belum kunjung selesai sampai saat ini, kita semua yang ada di Indonesia dan juga dunia tentunya membutuhkan jalan keluar hakiki dalam mengatasinya. Sudah seharusnya kita merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dan Khulafaur Rasyidin yang melanjutkan estafet pemerintahan Islam.

Pemerintahan Islam (Khilafah) tentunya sangat serius dalam menangani masalah umat termasuk pandemi. Dengan memandang pandemi sebagai qadha Allah yang diturunkan kepada hambaNya, namun juga Islam tidak menafikan kaidah kausalitas dari setiap musibah yang menimpa dengan melakukan segala ikhtiar dalam menghadapinya, memperhatikan pendapat ahli, pakar dan mengikuti petunjuk dan arahan mereka. Karena merekalah yang memiliki kapasitas dalam menilai pandemi Covid-19 ini. Begitu juga Pemerintah dalam Islam akan menjauhkan rakyat yang dipimpinnya dari segala bahaya yang mengancam. Sebagaimana tuntunan Islam,

عَنْ أَبيِ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانِ اْلخُدْرِي رَضِيَ الله ُعَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله ُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ”

Dari Abu S’aid, Sa’d bin Sinan al-Khudry RA, bahwasanya Rasulullah (Saw.) bersabda, “Tidak boleh (ada) bahaya dan menimbulkan bahaya.” (HR Ibnu Majah)

مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ.

“Barang siapa membahayakan seorang muslim, maka Allah pasti membahayakan dirinya; dan barangsiapa menyengsarakan seorang muslim maka Allah pasti menyengsarakannya.” (HR Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Mindset melindungi rakyat dari segala ancaman yang membahayakan seperti ini hanya ada dalam kepemimpinan Islam (Khilafah). Khilafah akan serius menjaga nyawa rakyatnya, tidak ada yang boleh meremehkan satu jiwapun.

Walhasil, nasehat yang ingin saya sampaikan bagi para penguasa dan pemangku kebijakan khususnya. Semua kebijakan yang anda keluarkan akan dirasakan oleh rakyat dampaknya dan tentu saja yang lebih utama lagi anda harus ingat Allah SWT maha menyaksikan dan akan meminta tanggung jawab atas yang anda lakukan. Ketahuilah bahwa Allah SWT tidak pernah melupakan tindakan orang dzalim.”

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

“Jangan sekali-kali kamu mengira, Allah akan melupakan tindakan yang dilakukan orang dzalim. Sesungguhnya Allah menunda hukuman mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak (karena melihat adzab).” (QS. Ibrahim: 42). (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here