Home Berita Utama Ali Hermansyah Minta Pemerintah Aceh Tidak Menggubris Klaim Kepengurusan FPMPA

Ali Hermansyah Minta Pemerintah Aceh Tidak Menggubris Klaim Kepengurusan FPMPA

328
0
Laporan : Aduen

AdvokasiRakyat.id | Banda Aceh- Terkait adanya Klaim pihak yang mengatasnamakan Forum Paguyuban Mahasiswa Pemuda Aceh (FPMPA), Ali Hermansyah meminta agar Pemerintah Aceh untuk tidak merespon klaim kepengurusan FPMPA dibawah pimpinan Pihak yang tidak bertanggung jawab, Selasa (21/7)

Hal ini didasari atas masih adanya permasalahan internal kepengurusan FPMPA pasca kongres yang berlangsung pada tanggal 03 Agustus 2019.

Pada pelaksanaan kongres saat itu, Tidak ada keputusan hasil yang sah terhadap penetapan Calon Ketua FPMPA dikarenakan Forum chaos dan tidak dilanjutkan dikarenakan Pimpinan Sidang Hanya 1 Orang saja.

” Kronologis terjadinya chaos, dikarenakan adanya salah satu calon yang bernama Rahmad Muchliyan tidak mencukupi syarat pencalonan dan Forum menolak penetapan calon secara sepihak oleh pimpinan sidang, hingga terjadi konflik didalam forum yang berakhir chaos karena itu banyak paguyuban peserta kongres yang keluar dari forum kongres dan menyatakan menolak kelanjutan kongres tersebut” Ujar Ali Hermansyah selaku Peserta Kongres dari Paguyuban IPELMASRA.

Karena permasalahan ini masih menimbulkan persoalan internal maka Pemerintah Aceh kami minta untuk tidak merespon klaim kepengurusan yang tidak mempunyai legal standing yang jelas dan tidak mempunyai legitimasi yang sah karena dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak dari paguyuban lainnya kedepan sehingga ini merugikan Plt Gubernur Nova Iriansyah karena dianggap melegalkan kepengurusan yang masih adanya pro kontra.

“Kondisi ini tidak baik karena bisa memecah belah Pemuda Aceh padahal kami yakin Pemerintah Aceh sangat komit untuk mewujudkan pemuda Aceh yang bersatu untuk membangun Aceh secara bersama-sama”, ungkap Ali Hermansyah

Ia juga mendesak agar Panitia dan SC Kongres FPMPA untuk segera mengagendakan segera Kongres lanjutan agar melahirkan kepengurusan yang sah yang dapat mengakomodir semua kepentingan paguyuban bukan hanya kepentingan sebagian paguyuban lalu mengatasnamakan 23 paguyuban Kabupaten/Kota di Aceh. (Rls/A²)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here