Home Berita Utama Musyawarah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam

Musyawarah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam

86
0
Musyawarah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam. (Aira Riska)

AdvokasiRakyat.id | Pemerintahan Islam merupakan pemerintahan yang menggunakan Al- Qur’an dan Sunnah sebagai rujukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan Islam juga disebut dengan istilah Khilafah, Daulah Islamiyah dan Daarul Islam.

Pemerintahan Islam dilakukan pertama kali dibawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW Ketika Rasulullah melakukan hijrah dari kota Mekkah ke kota Madinah (yastrib), ia membentuk Negara Islam (Daulah Islamiyah) yang disebut dengan Negara Madinah. Dalam memimpin Negara beliau termasuk orang yang sangat arif dan bijaksana, karena mengedepankan musyawarah (syura) untuk mendapatkan kesepakatan, baik sesama umat Islam maupun dengan orang- orang kafir, bahkan dengan orang-orang yahudi yang terdapat di wilayah Negara Madinah. Beliau memberikan jaminan keamanan kepada kaum nonmuslim selama mereka tidak mengganggu wilayah kekuasaan Islam (Dar al- Islam) dibawah pimpinan Rasulullah.

Setelah Rasulullah SAW wafat, Pemerintahan Islam dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidin yaitu Abu Bakar As Shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib yang dinamakan Khalifah. Khalifah yaitu pemimpin yang menggantikan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat untuk meneruskan kepemimpinan umat islam.

Dalam pemilihan para Khalifah digunakan sistem musyawarah dalam memilih pemimpin. Menurut Al-Thabari, musyawarah ialah saling mengemukakan pembicaraan untuk memperlihatkan kebenaran. Sedangkan Ashfahani mendefinisikan musyawarah adalah saling mengeluarkan pendapat antara satu dengan yang lainnya (Atang Abd. Hakim dan Jaih Mubarok, 2000: 223). Jadi musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maskud mencapai keputusan dan penyelesaian bersama untuk kepentingan bersama/umum.

Pada saat pemilihan Abu Bakar As Shiddiq sebagai pemimpin pertama setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dipilih oleh kaum muslimin pada masa itu untuk melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dengan dilakukannya musyawarah di masjid dan para kaum muslimin tersebut memilih Abu Bakar karena secara tidak langsung sebelum Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar dipilih menjadi Imam Shalat oleh Rasulullah SAW Ketika beliau sedang sakit dan tidak bisa menjadi Imam Shalat, Rasulullah SAW pun memilih Abu Bakar sebagai penggantinya menjadi Imam shalat pada hari itu. Dan juga Abu Bakar adalah Sahabat yang menemani Rasulullah SAW ketika mereka berdua berada dalam gua.
Selanjutnya dalam pemilihan Khalifah Umar bin Khattab dilakukan juga musyawarah dalam memilih pemimpin.

Umar diangkat melalui rekomendasi atau wasiat dari khalifah sebelumnya yakni Abu Bakar. Walaupun melalui rekomendasi, tetap saja Abu Bakar memusyawarahkan keputusannya tersebut kepada para sahabat. Sahabat yang terlibat adalah Abdul Rahman bin Auf, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar menanyakan kepada mereka satu per satu tentang Umar. Kemudian ia datang ke mesjid dan bermusyawarah dengan orang-orang yang ada di situ.

Hasil dari musyawarah tersebut adalah kesepakatan Umat Islam untuk mengangkat Umar sebagai pengganti dari Abu Bakar (Haikal: 2002).
Juga dalam pemilihan Khalifah selanjutnya yaitu Utsman bin Affan, dilakukan pemilihan dengan memakai sistem musyawarah. Umar ra. menetapkan perkara pengangkatan khalifah di bawah Majelis Syura yang beranggotakan enam orang dan dilakukannya musyawarah sehingga Ustman bin Affan lah yang menjadi pemimpin selanjutnya.

Serta pemilihan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang dilakukan juga secara musyawarah. Pemilihan tersebut dilakukan secara terburu- buru karena pada malam itu Utsman bin Affan terbunuh dan para kaum muslimin harus memiliki pemimpin di antara mereka. Setelah mereka mendatangi Ali bin Abi Thalib yang awalnya menolak, Ali bin Abi Thalib pun langsung bergegas ke masjid dan melakukan musyawarah dadakan, dan dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib di bai’at saat itu juga.

Seorang khalifah pada masa kenabian dahulu dipilih dan diangkat oleh kaum atau rakyat melalui sistem syuro’ (musyawarah) dan kemudian di bai’at (dilantik) oleh rakyat itu sendiri. Syuro’ merupakan cara memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai upaya bersama dalam mencapai kesepakatan. Menurut pengertian syariat yang didasarkan pada nash-nash al -Quran dan as-Sunnah, syuro’ bermakna mengambil pendapat. Jelasnya, syuro’ adalah mencari pendapat dari orang yang diajak bermusyawarah.

Para Khulafa Urrasyidin telah mempraktekkan sistem syuro’ dalam setiap proses dan pengambilan keputusan misalnya, dalam mengangkat seorang pemimpin (khalifah), menentukan kebijakan peperangan dan lain sebagainya. Proses syuro’ yang dilakukan oleh para sahabat dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan atas ajaran Al-Qur’an yakni berdasarkan atas firman Allah SWT :
“dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (QS Ali Imran: 159). Tujuan musyawarah yang dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sendiri yang diikuti para sahabat dan dinasti Abbasiah, tujuannya adalah Agar dapat menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat sebagai hak mereka dalam mengeluarkan pendapat masing-masing, Mewadahi masyarakat dalam menyalurkan sharing pendapat, idea atau gagasan untuk dikonsumsikan untuk kemaslahatan bersama, Hasil keputusan musyawarah untuk kepentingan atau kemslahatan umum, Supaya terhindar lahirnya keputusan penguasa secara sewenang- wenang/absolut, Mendidik semua elemen masyarakat dan berperan serta dalam kehidupan bernegara/berorganisasi, Menanamkan rasa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah SWT, dan Supaya menemukan jalan keluar yang terbaik, serta Mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum/rakyat.
Ketika Rasulullah memiliki masalah kenegaraan, maka beliau mengumpulkan para sahabat- sahabatnya untuk bermusyawarah di masjid, beliau tidak akan memecahkan masalah kenegaraan seorang sendiri. Dan kegiatan musyawarah tersebut setelah beliau wafat dilanjutkan oleh para khulafaurrasyidin.

Musyawarah dalam pemerintahan islam berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah yang sudah di tetapkan. Pada saat ini musyawarah- musyawarah tersebut masih di gunakan oleh pemerintahan yaitu seperti di Aceh Ketika memilih perangkat Gampong. Tertulis dalam Pasal 98 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terdapat ada 13 (tiga belas) lembaga adat, salah satu di antaranya adalah Tuha Peut Gampong. Lembaga Adat ini menurut Pasal 98 ayat (1) berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.

Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui peran Tuha Peut Gampong dalam penyelesaian perselisihan masyarakat, sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Dalam Pasal 115 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Tuha Peut atau nama lain sebagai Badan Permusyawaratan Gampong. Tuha Peut Gampong sebagai Badan Permusyawaratan Gampong, mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat yang salah satunya dilaksanakan melalui penyelesaian perselisihan masyarakat bersama pemangku adat. Di Aceh ditetapkan Syariat Islam yang aturan- aturannya berpedoman pada Al- Quran dan Sunnah yang dirumuskan di dalam Qanun. Sehingga, dalam musyawarah gampong yang diwadahi oleh Tuha Peut Gampong mengambil suatu keputusan sembari duduk bersama pejabat- pejabat atau ahli agama di Gampong dan membicarakan suatu permasalahan untuk di selesaikan.

Pemilihan- pemilihan yang dilakukan dengan musyawarah adalah seperti memilih perangkat Gampong yaitu Tuha Peuet Gampong, Sekretaris Gampong, Imuem Gampong, Kepala Seksi, Ulee Jurong, Kepala Urusan, dan lain- lain. Pemilihan tersebut dilakukan dengan sistem musyawarah dan di pimpin oleh Keuchik Gampong tersebut.

Pemerintahan Islam merupakan pemerintahan yang berpedoman pada Al- Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW. Pemerintahan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW langsung disampaikan oleh Allah SWT melalui wahyu- wahyu yang diterima Rasulullah dan Khulafaurrasyidin mengelola pemerintahan mengikuti jejak Rasulullah sebagai pedoman mereka dalam mengelola pemerintahan tersebut. Dan sampai sekarang pun masyarakat masih melakukan cara- cara seperti dahulu seperti musyawarah duduk bersama dalam mengambil suatu keputusan, sehingga keputusan yang dibuat tidak semena- mena dan tidak berpihak pada diri sendiri.

Tata Kelola pemerintahan Islam bisa mewujudkan good governance karena dalam menjalankan roda pemerintahan prinsip utamanya adalah berpedoman pada Al- Qur’an dan Al Hadist. (*)

Penulis : Aira Riska
(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan USK)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here