Home Berita Utama Prodi Ilmu Komunikasi USK Gelar Diskusi Penyiaran Sehat

Prodi Ilmu Komunikasi USK Gelar Diskusi Penyiaran Sehat

29
0
Prodi Ilmu Komunikasi USK Gelar Diskusi Penyiaran Sehat Ramadhan. (*)
Laporan : Aduen Alja

AdvokasiRakyat.id | Banda Aceh – Dibulan yang suci ini, penyiaran sangat mempengaruhi mindset setiap khalayak yang melihat tayangan televisi. KPI selaku lembaga independen di Indonesia berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, Jum’at (40/4).

Tema dalam diskusi yang dihadiri 99 orang ini dari berbagai Universitas di Indonesia terdiri dari dosen, mahasiswa dan akademisi bertajuk “Penyiaran Sehat Di Bulan Ramdhan 1442 H. Acara ini di buka langsung oleh Rizanna Rosemary selaku WD II FISIP Universitas Syiah Kuala.

Kendati demikian, Deny Yanuar selaku ketua panitia dalam sambutannya mengatakan bahwa penyiaran sehat dibulan ramadhan adalah hak seluruh masyarakat, Jelasnya.

Acaa diskusi ini menghadirkan Yuliandre Darwis,Ph.D selaku narasumber pertama. daalam paparan materi, ia menyampaikan bahwa selama bulan suci ramadhan KPI telah membuat berbagai regulasi untuk mengatur tayangan di pertelevisian Indonesia, antara lain mengutamakan penggunaan Dai/Pendakwah Kompeten, menayangkan atau menyiarkan adzan maghrib sebagai tanda berbuka, memperhatikan kesopanan busana yang digunakan oleh publik figur pertelevisian, Ujarnya.

Prodi Ilmu Komunikasi USK Gelar Diskusi Penyiaran Sehat Ramadhan. (*)

“Hal ini tidak menampilkan pengonsumsian makanan atau minuman berlebihan, tidak menampilkan gerakan tubuh yang erotis, dan tidak menampilkan ungkapan kasar atau makian,” Ungkapnya.

“Segala regulasi yeng telah ditetapkan harus dipatuhi oleh seluruh pertelevisian di Indonesia, atau jika tidak mendapat ganjaran teguran atau sanki yang akan diterima.”

Kemudian, ia juga mengatakan bahwasanya income terbesar juga terdapat pada iklan rokok, bahwasannya perbandingan iklan komersil 10% dan iklan masyarakat 10%, dalam pensensoran tayangan itu sendiri adalah tugas dari produksi film, Tuturnya lagi.

KPI hanyalah lembaga yang mengatur penyiaran agar tidak kebablasan dalam memberikan tayangan kepada publik, serta kasus viral selebriti yang menikah waktu lalu dinilai masih dapat ditolerir karena mengandung unsur edukasi adat istiadat pernikahan suku di Indonesia.

“Jika masyarakat mengetahui perbandingan dominasi tayangan asing di Indonesia maka diwajibkan untuk melapor pada KPI untuk di tindak lanjuti,” Demikian paparnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here