Home Berita Utama PPKM Darurat, Efektifkah untuk Rakyat?

PPKM Darurat, Efektifkah untuk Rakyat?

144
0
PPKM Darurat, Efektifkah untuk Rakyat?. (*)
Oleh : Ucie Siregar 
(Aktivis Gerakan Islam)

AdvokasiRakyat.id | Bukan menyalahkan, bukan pula seperti memancing di air keruh. Seluruh masyarakat tentu berharap hal yang sama agar pandemi Covid-19 segera berakhir. Sehingga wajar, berbagai kalangan merespon setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah apakah efektif atau tidak.

Hampir berjalan dua tahun, sampai saat ini pandemi tidak juga menunjukkan grafik melandai, justru sebaliknya melonjak tajam. Wajar juga, pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat. Namun sayang, banyak kalangan menilai kebijakan tersebut tidak efektif menekan lonjakan covid-19, tidak ampuh dan membingungkan. Karena hanya berubah istilah dari kebijakan sebelumnya.

Ironinya TKA asal China bisa masuk saat PPKM baru diberlakukan, padahal kasus sebaran varian baru didapatkan dari mobilitas orang dan perjalanan internasional.

Paradigma Kapitalistik Menjadi Landasan

Alasan pemerintah membolehkan masuk TKA China tersebut juga menunjukkan ketidakseriusannya dalam menekan laju covid-19. Dengan dalih TKA sudah mengikuti prokes dan diperiksa ketat, menjadi dimaklumi dan sah-sah saja karena mereka sudah melewati prosedur yang ada.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dia menanggapi masuknya 20 tenaga kerja asing (TKA) asal Cina ke Indonesia di masa pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat. Dia melihat fenomena masuknya TKA bukan hal yang aneh karena sesuai dengan asas resiprokal dan telah melalui prosedur kesehatan yang ketat.

“Dunia lain lakukan itu, ya kita lakukan begitu. Enggak bisa bernegara itu lu mau gue enggak mau. Enggak bisa begitu,” ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, (tempo.co.id, 06/07/ 2021)

Investasi dan berjalannya roda ekonomi selalu digadang-gadang dalam membela warga asing. Masyarakatpun bisa melihat dengan kasat mata, pemerintah lebih ramah kepada warga asing daripada rakyat sendiri.

Apa gunanya istilah Darurat, sementara fakta di lapangan menunjukkan pemerintah tetap membolehkan warga asing untuk masuk? Bukankah yang namanya Darurat artinya keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka?. Dalam bahaya, kelaparan dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan segera? Bukankah itu berarti pemerintah harus dapat bertindak cepat untuk mengatasi keadaan ? Namun mengapa implementasi di lapangan berbeda dengan istilah tersebut?

Terjawablah sudah, PPKM Darurat hanya otak atik istilah berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Kebijakan tambal sulam dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang gagal dalam menekan laju pandemi Covid-19.

Masyarakat tidak lagi mudah bisa dibodohi dengan berbelit-belitnya aturan, berputar-putarnya istilah, sementara fakta di lapangan antara kebijakan yang dikeluarkan dengan implementasinya tidak sinergi berjalan.

Di lapangan masyarakat selalu dibenturkan dengan tetek bengek ketatnya aturan. Diberikan sangsi tegas jika tidak mematuhi, disatu sisi edukasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat terkait pandemi begitu minim, malah media tidak jarang membuat masyarakat ketakutan berlebihan. Media kebanyakan tidak memberikan penjelasan yang rasional, jujur dan masuk akal. Malah menambah stres masyarakat dan tertekan.

Sementara disisi lain, bagi pejabat dan sebagian kalangan, aturan ketat tersebut tidak berlaku. Wajar ketidakpercayaan masyarakat akibat diskriminatifnya aturan menimbulkan masalah-masalah baru. Tatkala masyarakat tidak kompak dengan pemerintah dalam memandang dan mengatasi pandemi, tentu masalah ini tidak akan pernah bisa terselesaikan. Paradigma kapitalistik membuat pemerintah selalu mementingkan keuntungan materi (ekonomi) daripada perlindungan terhadap nyawa rakyat.

Butuh Landasan yang Benar Atasi Pandemi

Islam tentu punya konsep jitu dalam menangani pandemi Covid-19. Karena aturan atau sistem yang lahir bersumber dari landasan yang kuat yaitu aqidah Islam.

Pandemi ataupun wabah bukanlah peristiwa yang baru terjadi. Dimasa kepemimpinan Islam juga pernah terjadi wabah, namun dikarenakan kepemimpinan dalam Islam memiliki paradigma yang benar yaitu riayah su’unil ummah (mengurus urusan umat), wabah yang terjadi segera dapat teratasi.

Kepemimpinan dalam Islam bukanlah mengedepankan keuntungan materi dan bergantung dengan asing. Karena ekonomi dan sistem kehidupan lainnya diatur dengan mekanisme syariah, berorientasi pada penyelamatan dan perlindungan nyawa masyarakat.

Jikalau pemerintahan dalam kapitalisme selalu menomorsatukan aktivitas ekonominya dengan masuknya TKA, investor dan proyek liberal lainnya, justru ekonomi dalam Islam adalah ekonomi yang mandiri, tidak membutuhkan campur tangan asing apalagi bergantung pada negara kafir harbi fi’lan.

Mekanisme ekonomi dalam Islam akan berorientasi pada kemaslahatan umat. Memiliki kaidah yang benar dalam mengelola harta kekayaan sehingga tidak mudah dikuasai oleh kapitalis.

Kaidah yang dimiliki ekonomi dalam Islam setidaknya mencakup 3 hal, diantaranya kepemilikan, pengelolaan kepemilikan/harta dan distribusi kekayaan.

Sebagai contoh realnya, kepemilikan umum seperti tambang emas, minyak dan gas tidak boleh diserahkan pengelolaannya ke negara asing sehingga membuat negara didikte, tidak mandiri dan merugi.

Kekayaan milik umum tersebut wajib dikelola oleh negara, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari mekanisme pengelolaan harta tersebut tentu, negara tidak akan mengalami krisis yang luar biasa seperti sekarang ini, karena dana yang dibutuhkan cukup bahkan berlebih sehingga penanganan pandemi Covid-19 yang membutuhkan dana yang sangat besar bisa diatasi.

Namun, contoh mekanisme pengelolaan kepemilikan harta seperti ini hanya akan bisa diterapkan jika kepemimpinan Islam (Khilafah) tegak.

Nyatalah negeri ini membutuhkan paradigma kepemimpinan yang benar yaitu Islam, sekaligus membutuhkan sistem yang benar pula.

Mengurus semua kemaslahatan rakyat tidak boleh didasarkan pada aturan-aturan kapitalis sekuler, sebagaimana yang terjadi saat ini, yang dasarnya adalah hawa nafsu dan kepentingan sesaat. Allah SWT jelas mencela segala tindakan yang berumber dari hawa nafsu manusia:

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ…

Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya… (TQS al-Kahfi [18]: 28).

Allah SWT pun mencela orang-orang apalagi para pemimpin yang cenderung tunduk pada kehendak kaum kafir dan kaum munafik:

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mengikuti keinginan kaum kafir dan kaum munafik. Sungguh Allah adalah Mahatahu lagi Mahabijaksana (TQS al-Ahzab [33]: 1). (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here