Home Berita Utama Republik Indonesia Belum Merdeka Dari Praktek Korupsi

Republik Indonesia Belum Merdeka Dari Praktek Korupsi

32
0
Hafijal (*)
Oleh: HAFIJAL 
Ketua DEMA FISIP UIN Ar-Raniry 
Periode 2018-2019

AdvokasiRakyat.id | Makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi (Soe Hok Gie). kata-kata dari seorang aktivis keturunan Tionghoa yang diucapkan puluhan tahun lalu seperti meramal dengan tepat masa depan Indonesia. Karena kata-kata dari Soe Hok Gie tersebut menjadi kenyataan yang sulit untuk dibantah oleh siapapun dengan melihat realitas hari ini.

Bagaimana tidak, Kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun tidak menunjukkan kata berkurang. Nyatanya, angka korupsi di Indonesia bahkan terus mengalami lonjakan, bahkan di tengah pandemi Covid-19. korupsi makin menjadi-jadi. Korupsi di Indonesia sudah seperti kebudayaan yang mendarah daging dan susah dihilangkan meski banyak pejabat yang sudah ditangkap, dan kemudian berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan nasibnya berakhir di tahanan.

Hal tersebut tidak menjadikan alarm daan pengingat untuk para pejabat dan elit lain yang mengelola uang negara agar bijak dan tidak melakukan praktek korupsi dalam menjalankan amanah rakyat untuk mensejahterakan masyarakat sebagai salah satu tujuan awal bernegara.

17 Agustus 2021. Tepat 76 Tahun Indonesia merdeka dari penjajahan dan kolonialisme tidak berarti Indonesia merdeka dari penjajahan dalam bentuk yang lain, Penjajahan dalam bentuk korupsi masih mencengkram dan menghisap darah anak bangsa ini dengan sangat ganas, sehingga kesejahteraan yang dicita-citakan para pahlawan kemerdekaan. Sampai hari ini masih urung terwujud. Kesejahteraan terkesan hanya milik mereka yang memiliki akses dengan kekuasaan.

Sehingga dengan akses itu bisa merampas uang negara dengan sangat leluasa. Pada akhirnya hal tersebut akan menciptakan kesenjangan di tengah-tengah masyarakat. Dimana yang kaya makin kaya dan yang miskin akan terus berkutat dengan kemiskinan. Oleh karena itu pasca indonesia merdeka dan kemudian memasuki masa-masa orde baru yang di anggap angka korupsi tinggi dibawah kepemimpinan Soeharto yang memiliki karakteristik Militer, yang kemudian mengilhami lahirnya gerakan reformasi untuk memberantas korupsi dan perbaikan di beberapa sektor kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya. Akan tetapi hari ini bisa kita lihat, pemberantasan korupsi di Indonesia masih menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum bisa dipastikan kapan akan selesai.

Hasil penelitian Coruption Perception Index (ICP) tahun 2020, bahwa persepsi korupsi Indonesia berada di skor 37 pada skala 0-100. Adapun skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih. Artinya peningkatan perilaku korupsi di Indonesia meningkat di banding tahun 2019. Tahun 2019 Indonesia memperoleh skor 40 dan ranking 85 dari 180 Negara dan di tahun 2020 berada di skor 37 dan di peringkat 102 dari 180 Negara. 60 % dilakukan oleh kalangan elit yang memiliki akses terhadap kekuasaan.

Hal tersebut menunjukkan karakteristik elit kita hari ini masih mewarisi mental penjajah yang hanya mementingkan kekayaan pribadi dan kelompoknya saja. Hal tersebut tentu saja semakin menyulitkan upaya untuk memberantas korupsi, karena yang dihadapi dan dilawan adalah kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh dan berkuasa, sehingga kelompok tersebut akan melakukan berbagai upaya untuk melemahkan gerakan perlawanan tersebut.

Selain itu, Salah satu penyebab kenapa pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi pekerjaan rumah yang begitu berat dan rumit untuk semua pihak, dikarenakan kurangnya peran pengawasan dari berbagai elemen, salah satunya pengawasan dari para pemuda. Hal ini tentu saja menjadi persoalan, karena seyogyanya pemuda merupakan kelompok masyarakat yang sangat berperan dalam berbagai macam persoalan kebangsaan yang harus berada di garda terdepan dalam melawan setiap ancaman yang menggangu kehidupan berbangsa dan bernegara.

Contoh nyata adalah memerdekakan republik indonesia dari tangan penjajahan Belanda dan Jepang, sumpah pemuda dan berbagai peranan lainnya yang tercatat dalam sejarah perjalanan bangsa ini yang di pelopori oleh pemuda. Kurangnya keterlibatan pemuda dalam agenda pemberantasan korupsi bukan terjadi tanpa alasan. Perilaku elit yang mengedepankan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). membuat pemuda kehilangan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintahan, sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan kepada elit dan pihak yang berkuasa.

Kurangnya keterlibatan pemuda dalam agenda pemberantasan korupsi juga disebabkan karena Semakin canggihnya teknologi membuat banyak pemuda tidak peduli lagi dengan lingkungan sekitar dan persoalan kebangsaan. Semakin banyak juga pemuda yang alergi dan apatis dengan politik bahkan cenderung banyak menghabiskan waktu untuk berselancar di media sosial dan main game, akibatnya banyak dari mereka yang bersikap apatis terhadap kehidupan bernegara. padahal peran pemuda sangat besar dalam memajukan suatu negara selaku pewaris sah suatu bangsa dan calon pemimpin masadepan.

Seperti kata presiden pertama Indonesia “Berikan aku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia ini” jadi jelas pemuda sangat erat kaitannya dengan kemajuan bangsa dan negara. Soekarno saja mengakui kehebatan pemuda itu sendiri melalui pujiannya karena pemuda yang akan menjadi re-generasi ke depan serta menjadi pemimpin yang akan meneruskan estafet kemajuan bangsa ini. Namun jika pemuda aptis dan tidak melek terhadap perubahan bangsa ini tentunya apa yang telah disampaikan oleh presiden Republik Indonesia pertama hanya jadi ilusi belaka dan omong kosong saja.

Korupsi di indonesia sudah menjadi cara praktis bagi para elit untuk memperkaya diri dan kelompok yang dilakukan secara masif, agenda-agenda pemberantasan korupsi yang diwacanakan belum mampu memberantas korupsi sampai kepada akar-akarnya, sehingga kasus-kasus korupsi terus bermunculan tanpa ada tanda-tanda akan selesai, seperti kata pepatah “mati satu tumbuh seribu”. mungkin begitulah perumpamaan yang cocok untuk menggambarkan persoalan kasus korupsi di Indonesia yang seakan tidak ada henti-hentinya.

Mirisnya yang melakukan praktek korupsi tak jarang para elit yang memiliki akses kepada anggaran dengan latar belakang pendidikan tinggi. titel mentereng tidak menjamin seseorang bisa terhindar dari korupsi jika tidak diimbangi dengan keimanan yang tinggi. hal ini lagi-lagi membuktikan pendidikan hanya menciptakan orang pintar tapi tidak menciptakan orang jujur. karena jujur adalah karakter yang terbentuk dan tertanam dalam diri seseorang karena kebiasaan dan keimanan. Kasino Hadiwibowo pernah menyatakan Indonesia tidak kekurangan orang pintar tapi kekurangan orang jujur, hal itu tentu saja terbukti dengan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang notabanenya memiliki latar belakang pendidikan tinggi. itu membuktikan sistem pendidikan Indonesia tidak bisa menjamin lahirnya kejujuran.

oleh sebab itu segenap pemuda Indonesia harus di bangunkan dari tidur panjangnya. Pemuda Indonesia harus menyadari yang bahwasanya Korupsi adalah bentuk baru dari penjajah yang memakai topeng, yang dampaknya juga bisa memiskinkan dan menyengsarakan rakyat bahkan lebih parah dari penjajahan dalam bentuk fisik itu sendiri.

Sehingga karena hal demikian pemuda harus berani mengambil peran strategis dalam agenda pemberantasan kasus korupsi dengan memperkuat pendidikan agama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha Esa, selain itu lembaga pemberantasan korupsi harus mendorong keterlibatan dan membuka ruang untuk pemuda dalam agenda pencegahan korupsi dengan memberikan pemahaman-pemahaman pentingnya keterlibatan pemuda dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. karena pencegahan korupsi yang maksimal harus lah melibatkan semua pihak, dan salah satu pihak yang sangat penting dilibatkan adalah pemuda. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here