Home Berita Utama Rencana Revisi UUPA Yang Tidak Sesuai MoU Helsinki, Semua Pihak Di Aceh...

Rencana Revisi UUPA Yang Tidak Sesuai MoU Helsinki, Semua Pihak Di Aceh Harus Bersinergi dan Kolaborasi

145
0
Semua Pihak Di Aceh Harus Sinergi dan Kolaborasi Merevisi UUPA Yang Tidak Sesuai MoU Helsinki. (*)
Laporan : Aduen Alja

AdvokasiRakyat.id | Banda Aceh – Lembaga Sekolah Parlemen Mahasiswa (SPM) mengadakan Webinar Nasional Sekolah Parlemen. Kegiatan yang mengusung tema “Quo Vadis Revisi UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh” ini diadakan di platform Zoom Meeting pada Kamis, (29/7).

Diketahui, seminar ini telah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan harapan dapat terciptanya ruang diskusi terkait parlemen dan kebijakan-kebijakannya. Peserta yang mendaftar sangat antusias yaitu 311 orang, namun yang bergabung hanya 130 orang.

“Tujuan seminar ini yaitu merefleksikan MoU Helsinki dan pengidentifikasian terhadap stagnasi dan belum optimalnya pelaksanaan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, juga untuk menghasilkan buah pikir terhadap kebijakan-kebijakan nantinya terkait implementasi pemerintahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.” ujar T Muhammad Shandoya selaku Direktur SPM.

Seminar ini turut menghadirkan narasumber yaitu Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. selaku Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Muhammad Nasir Djamil, S. Ag., M. Si. Sebagai Ketua Forbes DPR/DPD RI asal Aceh.
Selain itu ada juga H. Fachrul Razi, M.IP selaku Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dan yang terakhir ada H. Dahlan Jamaluddin, S. IP selaku Ketua DPRA.

Dalam paparan materi, Senator Asal Aceh H.Fachrul Razi, MIP menjelaskan bahwasanya pelaksanaan otonomi khusus ditubuh Pemerintah Aceh saat ini masih tidak optimal. Hal ini tentu sangat kita sayangkan mengingat kondisi daerah saat ini masih ketergantungan dengan apa yang sudah menjadi poin dalam pembahasan dan pengesahan di tingkat parlemen.

“Kita akui bahwa proses pengimplementasian dana otsus yang angkanya mencapai Triliunan rupiah masih setengah hati ditambah dengan pelaksanaan anggaran yang tidak optimal dalam mengembangkan potensi daerah,” Sebut Senator Frazi tersebut.

Sejatinya melihat keistimewaan ini, kita harus bergerak cepat dan memulihkan dalam berbagai sektor yang selama ini tersendat bahkan ada yang belum merasakan sama sekali apa fungsi dan kegunaan dari otsus yang diberikan RI kepada Aceh pasca Damai 15 Agustus 2005 silam.

Ranah publik yang bersifat fisik (infrastruktur) ada banyak orang berlomba karena didalamnya sangat mudah untuk manipulasi dan praktik transaksi haram sering terjadi, padahal ada banyak kebutuhan dan keperluan untuk keberlangsungan jangka panjang yang belum terealisasi. Dari itu, kita harus bergandengan tangan menuju Aceh maju dan bermartabat. Tidak lagi saling menyalahkan namun harus saling mengoreksi dan mengawasi anggaran ini agar rakyat Aceh tidak merasa dijajah oleh pemimpinnya sendiri.”

Terakhir juga saya mengajak semua pihak di Aceh harus bersinergi dan kolaborasi dalam merevisi UUPA yang tidak sesuai MoU Helsinki, Tutur Alumni Universitas Indonesia tersebut yang akrab disapa Bung Fachrul Razi.

Kendati demikian, Nasir Jamil juga menjelaskan bahwasanya Revisi UUPA ditargetkan pada tahun 2022, akhir ini DPR baru saja menyelesaikan Revisi Undang-Undang Otsus Papua. Dan pelaksanaan Desentralisasi Asmimetris haruslah bersifat sepenuhnya(fully). (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here