Home Berita Utama Analisis Sistem Pengawasan Otsus Aceh dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi

Analisis Sistem Pengawasan Otsus Aceh dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi

137
0
Analisis Sistem Pengawasan Otsus Aceh dan Dampaknya Terhadap Pemberantasan Korupsi. (*)

AdvokasiRakyat.id | – Menurut data yang dirilis KPK tahun 2020 menyebutkan bahwa Aceh merupakan salah satu provinsi terkorup di Indonesia. Penelitian KPK meletakkan keterlibatan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi menjadi salah satu indikatornya dalam Undang Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Muhammad Aditia Rizki, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry mengatakan bahwa “Aceh merupakan salah satu daerah istimewa yang menerima dana otsus, namun aceh malah menjadi daerah termiskin se pulau sumatra. Sedangkan yang kita ketahui bahwa dana otsus aceh berkisar 4-5 triliun pertahunya, selama 14 tahun di mulai 2008-2021 total dana otsus yang telah di terima Aceh kurang lebih sebesar 88,883 trilun.

Menurutnya, Jika kita berfikir secara logika serta secara penalaran yang mendalam sebenarnya tidak masuk akal jika aceh di katakan provinsi termiskin se-sumatera, karena Kurangnya perhatian yang berimbang oleh pemerintah Aceh sehingga dana yang di alokasikan tidak begitu jelas dimana yang di tetapkan.

Hal ini terjadi karena maraknya korupsi Aceh yang menyebabkan dana itu tidak tersampaikan tepat sasaran baik itu di kab/ kota yang ada di Aceh. serta dikarenakan pula sistem pengawasan yang kurang ketat sehingga instansi yang bergerak di dalamnya sangat mudah menjalankan aksinya.

Harapannya, pemerintah aceh harus benar benar teliti dalam melaksanakan sistem pengawasan serta pengalokasian dana yang tepat sasaran ke daerah yang betul betul membutuhkan pertolongan itu.

Dirinya berharap agar kesalahan yang dulu agar tidak terulang kembali dan pemerintah Aceh harus meningkatkan skedul dalam program menangani pemberantasan korupsi serta belajar dari kesalahan yang lalu agar terciptanya perekonomian dan pembangunan yang lebih tepat dan sesuai yang di inginkan masyarakat Aceh. Sehingga program otsus tidak sia sia dan benar benar dapat berdampak bagi peningkatan kemajuan Aceh kedepannya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here