Home Berita Utama Bencana Tsunami Jalan Tengah Lahirnya Otsus untuk Rakyat Aceh

Bencana Tsunami Jalan Tengah Lahirnya Otsus untuk Rakyat Aceh

82
0
Oleh : Sinta Marbela

AdvokasiRakyat.id | Otonomi khusus Aceh ialah jalur tengah buat mewujudkan kesejahteraan warga, dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang menginginkan pembelahan dari Negera Kesatuan yang merdeka.

Pelaksanaan otonomi khusus tersebut didasarkan pada Undang- Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Untuk Wilayah Istimewa Aceh Selaku Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus.

Pemberlakuan otonomi khusus di Aceh, tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Reaksi keras menolak otonomi khusus dicoba oleh gerakan perlawanan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka( GAM). Namun berkenaan adanya bencana nasional Tsunami Desember 2004, dengan kehancuran Banda Aceh total, Meulaboh serta wilayah sekitarnya, dengan korban tewas menggapai lebih dari 230.000 jiwa, serta dengan keterbukaan pemerintah, kesimpulannya tercapai MoU Helsinki Firlandia.

Senada dengan dikeluarkannya Undang- Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Hingga saat ini, pemberantasan korupsi yang dicoba oleh jajaran penegak hukum ialah Polri, Kejaksaan, ataupun KPK, cenderung kurang maksimal itu sangat dibutuhkan strategi penindakan dengan langkah yang represif.

Hemat saya, pemberian kewenangan atau pembagian urusan pemerintahan di kedua Undang- Undang Otonomi khusus, mencerminkan prinsip subsidiaritas yang cukup kental.

“Prinsip subsidiaritas ialah prinsip pelimpahan tugas dan kewenangan pemerintah dalam sistem federal.“ ujar Sinta Marbela selaku mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Fakultas FISIP UIN Ar-Raniry.

Sebagai kriteria dalam pembagian kompetensi dan tugas- tugas pemerintahan, prinsip subsidiaritas memberikan bingkai serta kerangka nilai kalau kompetensi serta tugas-tugas pemerintahan yang dapat diselenggarakan oleh serta/atau berhubungan langsung dengan satuan teritorial terkecil, tidak terpaut serta tidak bersifat antar teritorial, harus diselenggarakan oleh satuan teritorial tersebut dan tidak boleh diselenggarakan oleh satuan teritorial yang lebih besar. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here