Home Berita Utama Efektivitas Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pemerkosaan

Efektivitas Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pemerkosaan

91
0
Efektivitas Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pemerkosaan. (*)
Penulis : Nanda Perdana Wartin

AdvokasiRakyat.id | Aceh menjadi salah provinsi yang diberikan kekhususan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri, salah satu pelaksanaan dari otonomi khusus ini adalah adanya hukuman cambuk. Penerapan hukum cambuk muncul sejak pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pengisian Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus.

Ditetapkan bahwa Aceh memiliki hak untuk menjalankan syariat Islam bagi muslim di sana. DPRD Aceh lalu mengesahkan sejumlah peraturan daerah berbasis syariat yang biasa disebut qanun itu, di antaranya tentang perjudian (maisir), minuman keras (khamar), perbuatan mesum (khalwat), zakat, dan Kepolisian Aceh.

Hukuman cambuk sendiri merupakan jenis hukuman yang biasa diterima oleh para pelanggar hukum syariah untuk berbagai kasus, termasuk perjudian, perzinaan, minum minuman keras, berhubungan seks di luar nikah hingga hubungan sesame jenis.

“Terkait hukuman cambuk bagi para pelaku pemerkosa, Apakah hal ini dianggap adil? Bagaimana jika korban pemerkosaan mengalami stres yang berkepanjangan? Yang mana kita ketahui bahwa korban pemerkosaan akan merasa hidupnya hancur seumur hidup nya, sedangkan si pelaku hanya dicambuk 100 kali yang mana setelah itu ia dapat berbaur kembali dalam masyarakat dan mungkin tidak merasa bersalah akan perbuatannya.” Ungkap Nanda perdana wartin mahasiswa jurusan ilmu administrasi negara universitas UIN Ar-Raniry.

Merujuk pada data YLBHI-LBH Banda Aceh, berdasarkan hasil kalkulasi mengutip data dari otoritas terkait bahwa sepanjang Januari-September 2021, atau dalam 273 hari terjadi sebanyak 355 kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Menurutnya”Polisi bahkan kerap menolak laporan korban. Selanjutnya, di tingkat pengadilan, beban pembuktiannya dibebankan ke korban, sehingga pelaku kerap dibebaskan. Sehingga hal inilah yang dapat membuat si korban pemerkosaan menjadi depresi,. Bahkan yang kita takutkan adalah korban kerap kali ingin melakukan bunuh diri karena tidak sanggup menanggung rasa Malu”

Dalam UU Perlindungan Anak (UUPA), tepatnya dalam UU Nomor 17/2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, jika menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Harapannya, pemerintah Provinsi Aceh agar dapat memberlakukan hukuman yang benar-benar memberikan efek jera dengan apa yang dialami oleh korban dari pemerkosaan.

Sebagaimana halnya yang tertera dalam UUPA tentang perlindungan anak, Agar orang-orang yang ingin melakukan hal yang sama dapat berpikir puluhan kali untuk melakukan pelanggaran tersebut. Sehingga yang mana apabila hal tersebut dilakukan maka akan mengurangi bahkan menghilangkan rasa ingin melakukan perbuatan keji tersebut secara berkala. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here