Home Berita Utama Kado Istimewa Otsus Aceh dan Sistem Tata Kelola Anggaran

Kado Istimewa Otsus Aceh dan Sistem Tata Kelola Anggaran

91
0
Provinsi Terkaya Justru Termiskin, Otsus Aceh Untuk Siapa?

AdvokasiRakyat.id | Dana Otonomi Khusus Aceh dan Pengawasannya Otonomi khusus adalah suatu kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat mengenai dengan kewenangannya, atau suatu kewenangan yang harus diakui dan diberikan kepada suatu provinsi dalam mengatur rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan-kepentingan masyarakat setempat yang berlandaskan dari aspirasi masyarakat.

Dalam perihal ini, rakyat telah diberikan kekuasaan dan suatu kewenangan yang besar untuk mengatur aturan (Hukum), ketertiban masyarakat dan sumber kekayaan alam yang dimiliki untuk mewujudkan kemakmuran terhadap rakyatnya dan tetap bertanggung jawab dengan berpartisipasi terhadap kepentingan nasional.

Otonomi khusus aceh memiliki landasan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Butir tersebut lebih jelasnya yang membahas tentang otonomi khusus Aceh dalam pasal 183 ayat 1, yang isinya undang-undang mengamanatkan bahwa Dana otonomi khusus merupakan penerimaan pemerintah Aceh yang diperuntukan untuk membiayai pembangunan di Aceh, terutama dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pengentasan kemiskinan di Aceh, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan.

Kemudian, dalam pasal 183 ayat 2 disebutkan bahwasanya dana otonomi khusus berlaku untuk jangka panjang, yakni untuk 20 tahun. Sebagai rinciannya, tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2% plafon Dana Alokasi Umum. Kemudian, tahun lima belas sampai dengan tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1% plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Awal mulanya dana otonomi khusus adalah suatu kejadian yang luar biasa di yang terjadi di Aceh, konflik yang terjadi di Aceh selama tiga dekade menyebabkan Aceh tertinggal dari segala aspek. Kemudian, bencana alam seperti gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh memperparah kondisi Aceh.

Maka dari itu, Dana Otonomi Khusus menjadi kompensasi utama untuk pengentasan permasalahan yang ada di Aceh. Meskipun diberikan dana tersebut sebagai bentuk konpensasi, pengelolaan dana tersebut harus melibatkan banyak pihak agar terwujudnnya asas keterbukaan informasi kepada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan system penganggaran yang ada.

Adanya Dana Otonomi Khusus Aceh merupakan hadiah untuk pembangunan Aceh yang lebih baik dari semua aspek yang ada. Maka dari itu, system pengawasannya pun harus diperketat untuk mengontrol penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Mengapa ini perlu adanya pengawasan yang ketat? Karena peningkatan pengawasan merupakan satu cara untuk pengentasan permasalahan korupsi di Aceh. Menurut data yang bisa diakses oleh publik, ada tokoh-tokoh besar Aceh yang terjerat kasus korupsi karena penyalahgunaan anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh.

Adanya dasar tersebut, maka peran pengawasan sangat dibutuhkan agar berjalan sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan, dalam hal ini sesuai dengan peraturan atau regulasi.

Menurut saya, pengawasan memberikan umpan balik apakah untuk perencanaan mendatang dapat dilakukan berdasarkan hasil-hasil pengawasan atas pelaksanaan kegiatankegiatan pada periode sebelumnya. Dana Otonomi Khusus selalu mengabaikan konsep evaluasi dari berbagai stakeholder, penyaluran Dana Otonomi Khusus belum sama sekali berdasar pada kinerja-kinerja periode sebelumnya, melainkan anggaran yang sudah ditetapkan pada undangundang. Maka dari hal tersebut, anggaran Dana Otonomi Khusus kerap kali dikorup; selain anggarannya besar, juga besaran anggaran Dana Otonomi Khusus cenderung stabil.

Pengawasan untuk anggaran Dana Otonomi Khusus Aceh ini sangatlah diperlukan untuk mengontrol penganggaran dan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik, hal yang ditakuti adalah bahwa penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Pengawas utama yang paling bertanggungjawab atas Dana Otonomi Khusus Aceh adalah pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memiliki tugas dan mempunyai wewenang dalam mengawasi aliran penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh dan aliran penggunaan dana tersebut merupakan bagian dari terselenggarakannya urusan pemerintah daerah.

Salah satunya, masalah pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Penggunaan anggaran Dana Otonomi Khusus untuk membuka lapangan kerja untuk masyarakat Aceh sangatlah membantu untuk menyelesaikan permasalahan Aceh saat ini. Dengan adanya lapangan kerja baru, penulis sangat meyakini bahwa akan menyelesaikan masalah lainnya seperti kemiskinan di Aceh dan masalah lainnya. (*)

Penulis :Putri Fadia Suci Ramadhani
Rubrik : OPINI Edisi Januari 2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here