Home Berita Utama FBA Meminta Pemangku Kepentingan Peduli Penyandang Disabilitas

FBA Meminta Pemangku Kepentingan Peduli Penyandang Disabilitas

4
0
FBA Meminta Pemangku Kepentingan Peduli Penyandang Disabilitas.(*)
Laporan : Aduen Alja

AdvokasiRakyat.id | Banda Aceh – Direktur Forum Bangun Aceh (FBA) Taslim Jailani mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah maupun pemangku kepentingan di Aceh Besar agar peduli terhadap penyandang disabilitas terutama dalam hal memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Taslim juga mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Hal itu disampaikan Taslim dalam kegiatan Workshop Pembangunan Inklusi Disabilitas bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Aceh Besar, di Hotel Oasis, Kota Banda Aceh.

Dikatakan Taslim FBA sebagai Lembaga yang fokus pada isu disabilitas terus melakukan sosialiasi mengkampanyekan pemenuhan terhadap hak-hak orang dengan disabilitas. Begitu juga Workshop ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan program yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan pemahaman serta komitmen pemangku kepentingan di Aceh Besar.

Menurut Taslim Aceh Besar merupakan satu-satunya kabupaten di Aceh yang telah melahirkan qanun tentang perlindungan disabilitas. Maka pada hari ini ia mengajak pemangku pekentingan duduk bersama lintas sektor untuk menyamakan persepsi  mengimplementasikan Qanun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Disabilitas.

“ Kami berharap dengan kegiatan tersebut nantinya di Aceh Besar juga melahirkan sebuah desa inklusif disabilitas yang menjadi contoh bagi daerah lain di Aceh maupun tingkat nasional,” kata Taslim.

FBA terus mendorong kemandirian ekonomi bagi disabilitas namun demikian FBA tidak bisa bekerja sendiri tapi harus menjalin hubungan dengan pihak lain, terutama dengan pemangku kepentingan diantaranya aparatur gampong, maupun kecamatan dan pemerintah kabupaten agar memiliki kesadaran bersama untuk itu.

“Kami berharap melalui kegiatan ini para peserta paham dan sadar isu disabilitas, dan strategi pengarusutamaan disabilitas dalam pembangunan dearah. Adanya koordinasi dan implementasi lintas sektor dalam pembangunan yang inklusif disabilitas. Peserta mampu menjadi promotor untuk isu disabilitas dan memiliki komitmen bersama,” ujarnya.

Sementara Seketaris Daerah Aceh Besar yang diwakili Staf Ahli Bupati, Anita SKM, Mkes mendukung penuh kegiatan tersebut, ia berharap dengan telah lahirnya Qanun Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Aceh Besar  mampu mejadi acuan atas terlindungi dan terpenuhinya hak disabilitas berdasarkan prinsip atas penghormatan martabat.

“Ini tentu tidak terlepas terkait masalah disabilitas yang belum sempurna dan terus berbenah sehingga banyak orang disabilitas yang ada di kabupaten Aceh Besar dapat dijamin sesuai undang – undang,” kata Anita

Lebih lanjut Anita menyampaikan pemenuhan hak disabilitas harus dilakukan sesuai tupoksi masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Maka dia berharap kedepan perlu adanya koordinasi, sinergisitas untuk melakukan pembangunan yang melibatkan disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Kami berharap kedepan ada pemahaman yang baru dan membuat kita semua semakin peka terhadap keberadaan saudara – saudara kita yang disabilitas, dan mari melibatkan mareka dalam perencanaan pembangunan baik tingkat desa, kecamatan kabupaten hingga provinsi,” ujarnya.

Dia juga berharap kabupaten Aceh Besar dapat menuju pembangunan inklusinya secara baik dan menyeluruh.”harapan kita sama sama bekerja lebih serius demi untuk terwujudnya masyarakat yang inklusif, berkeadilan, sejahtera bagi penyandang disabilitas yang ada di Aceh Besar,” tuturnya. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here